Penyerahan plakat penghargaan serta SK ( Surat Keputusan ) tersebut dilakukan oleh Pimpinan Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Iwanggin Sabar Olif, SH kepada Kapolres Jayapura Kota Akbp Marison Tober H. Sirat, SIK,MH usai pelaksanaan apel pagi dan penyerahan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Polres Jayapura Kota dan sembilan staf Ombudsman.
Dalam kesempatan tersebut Kapolres Jayapura Kota menyampaikan penghargaan yang diberikan saat ini adalah terkait dengan penilaian khususnya dalam hal pelayanan SIM ( Surat Ijin Mengemudi ) dan ini merupakan motifasi bagi jajaran Polres Jayapura Kota pada umumnya dan Satuan Lalintas pada khusunya untuk berbuat lebih baik lagi, selain itu Kapolres menambahkan bahwa pemberian plakat dan SK ini merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara terhadap upaya-upaya dan perbaikan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dan mengharapkan agar hal ini tetap dipertahankan.
Sementara pada kesempatan yang sama pimpinan Ombudsman perwakilan Papua menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Polres Jayapura Kota saat ini adalah berdasarkan standar penilaian yang telah diatur dalam Undang-undang nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam hal ini semua standar dan komponen pelayanan publik harus terpenuhi dan terpampang agar menjaga langkah bagi pemberi layanan, beliau mencontohkan seperti pengurusan SIM biaya pengurusan sudah jelas terpampang di depan loket dan apabila ada petugas yang meminta lebih maka akan mendapat komplain dari masyarakat dan hal ini berlaku di seluruh Indonesia bukan di Papua saja.
Pimpinan Ombudsman Iwanggin menekankan bahwa untuk penilaian tentang pelayanan SIM yang dilaksanakan saat ini Polres Jayapura Kota mendapatkan nilai terbaik dan tertinggi serta masuk dalam kategori Zona Hijau diantara polres-polres yang ada di Papua dengan predikat nilai 103.00 untuk Pelayanan Permohonan SIM Baru dan 103,00 untuk Pelayanan Permohonan SIM Perpanjangan. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi dan akan dijadikan triger guna mendorong polres-polres maupun satuan-satuan yang lain yang memberikan layanan kepada masyarakat pungkasnya.
Iwanggin juga menegaskan bahwa apa yang dilaksanakan saat ini adalah maunya pemerintah melalui undang-undang dan sudah dicanangkan oleh bapak Presiden Jokowi yang pada intinya agar masyarakat terlayani dengan baik karena orang akan mencintai negara apabila dilayani dengan baik. Untuk penilaian saat ini masih difokuskan pada SIM saja dan penilaian yang lain seperti pelayanan SKCK,Sidik Jari dan lain-lain akan dilaksanakan penilaian tahap berikutnya karena akan bekerja sama dengan Mabes Polri, tegas Iwanggin.
(jr/ryg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar